MY FISH

Jumat, 21 Oktober 2011

ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA DI MASA DATANG

 1.) Terorisme
à  Satu Tersangka Teroris Tertangkap di Jakarta Utara
JAKARTA, SELASA — Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengakui bahwa satu tim dari Mabes Polri menangkap satu orang di salah satu rumah kontrakan di Jakarta Utara yang diduga terkait kasus terorisme. "Benar. Itu tim saya yang dari Jakarta Utara," kata Kapolri di Jakarta, Selasa (21/10).
  
Namun, ia belum dapat memberikan keterangan karena kasusitu masih dalam proses penyidikan.
 
Sebuah tim dari Markas Besar Kepolisian RI yang beranggotakan 20 orang personel, Selasa pagi, melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah kontrakan di Jalan Gading Sengon 7 RT05 RW14, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diduga sebagai tempat teroris. 
  
Ketua RW 14 Abdul Wahab Jamaluddin, Selasa, mengemukakan, rumah itu ditempati Wahyu sejak satu tahun lalu, sedangkan pemilik rumah adalah Muntasir yang sekarang telah dibawa pihak kepolisian untuk diminta keterangan. 
  
Dalam penggerebekan itu polisi menyita barang bukti berupa 21 butir peluru, 3 kg bahan peledak yang diduga jenis TNT, serta dua dokumen tentang tata cara membuat dan merakit bom. Barang-barang itu ditemukan polisi di sebuah lemari plastik yang disimpan diruang                      tengah        rumah. 
  
Wahyu, si penguhuni rumah, ketika terjadi penggerebekan tidak berada di tempat. Menurut warga setempat, sosok Wahyu digambarkan sebagai orang pendiam, berperawakan pendek, dan memelihara janggut. Pekerjaannya adalah sebagai tukang pompa  air. 
  
Warga sangat terkejut atas penemuan polisi itu dan tidak menyangka di lingkungannya terdapat rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat teroris.

à  Inilah Daftar Panjang Pengeboman di Indonesia dalam Tempo 25 Tahun Terakhir.

Bom yang meledak di JW Marriott dan Ritz Charlton pada 17 Juli 2009 yang diperkirakan menewaskan 9 orang dan 53 orang lainnya luka-luka — bukanlah bom yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Sungguh saya sangat tercengang, begitu mencari tahu ada berapa banyak kasus bom yang pernah terjadi di
Indonesia. Ternyata dalam tempo 25 tahun terakhir ini, tercatat puluhan kasus bom – mungkin bisa mencapai ratusan?. Pantas jika kemudian ada yang beranggapan bahwa Indonesia tidak aman atau malah di cap sebagai sarang teroris! Benarkah?

Simak daftar panjang pengeboman di
Indonesia kurun waktu 1984 – 2009 berikut :

4 Oktober 1984
Lokas i: Bank Central Asia di Jl. Gajah Mada, Bank Central Asia di Jl. Pacenongan,
serta jembatan Glodok Jakarta
Korban: 2 tewas dan 7 luka.

14 Mei 1986
Lokasi : Wisma Metropolitan di Jl. Sudirman,
Hotel President di Jl. Thamrin,
Pekan Raya Jakarta
Korban : Tak ada laporan
Organisasi “Brigade Anti Imperialis Internasional” di Jepang mengaku bertanggungjawab.

18 Januari 1998
Lokasi : Rumah Susun Tanah Tinggi Jakarta
Tidak ada korban
Pelaku : Agus Priyono
Jenis bom : rakitan

11 Desember 1998
Lokasi : Plaza Atrium Senen Jakarta
Tidak laporan korban

19 April 1999
Lokasi : Masjid Istiqlal Jakarta
Korban : 2 luka-luka
Pelaku : Surya Setiawan
Jenis bom : potasium klorat, TNT

20 Oktober 1999
Lokasi : Depan Balai Sidang Senayan Jakarta
Bundaran Hotel Indonesia
Korban : seorang pendukung PDI Perjuangan tewas dan 15 luka-luka
Jenis bom : rakitan

28 Mei 2000, bom di GKPI Medan

4 Juli 2000
Lokasi : Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta
Tidak ada korban
Pelaku : Said Adnan (buron)
Jenis bom : rakitan dari nitrat, minyak tanah, dan TNT

22 Juli 2000, bom Gereja Santa Anna Jakarta.

1 Agustus 2000
Lokasi : Kediaman Dubes Filipina Leonides T. Caday, Jl. Imam Bonjol, Menteng Jakarta
Korban : 2 tewas, 21 luka-luka
Jenis bom: TNT

20 Agustus 2000, bom di depan gereja GKRI Medan

20 Agustus 2000, bom di depan GKII Medan

27 Agustus 2000
Lokasi : halaman Kedubes Malaysia, Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta
Tidak ada korban
Pelaku : Iwan Setiawan alias Husen (penjara 6 tahun 4 bulan) dan Saifan Nurdin (penjara 6 tahun 4 bulan), M. Mudin (8 tahun), dan Praka Ibrahim Hasan (seumur hidup)
Jenis bom: granat tangan

27 Agustus 2000, bom di rumah pendeta Sitorus Medan

13 September 2000
Lokasi : Lantai parkir Gedung Bursa Efek Jakarta, Jl. Sudirman Jakarta
Korban : 10 tewas, 90 luka-luka
Kerugian : 161 mobil rusak berat dan ringan, sarana gedung rusak
Pelaku: Tengku Ismuhadi (penjara seumur hidup), Iwan Setiawan (8 tahun), Saifan Nurdin (8 tahun), dan M. Mudin (8 tahun), Praka Ibrahim Hasan (seumur hidup), Irwan bin Ilyas (seumur hidup), Ibrahim Abdul Wahab
Jenis bom : TNT (5 kilogram)

14 Oktober 2000, bom di perusahaan tambang PT New Month, Sumbawa

12 November 2000, bom di gedung ISTP Dharma Agung Medan

24 Desember 2000, tercatat 24 kasus pengeboman mulai dari Medan sampai Mataram, kecuali Jawa Tengah dan DIY yang tersebar dalam 15 kota, antara lain Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Sukabumi, Pangandaran, Mojokerto, Jawa Timur, dan NTB.

Rangkaian ledakan bom pada malam Natal di Jakarta dan berbagai tempat lain yang menyebabkan 17 tewas dan sekitar 100 orang cidera.

Khusus Bom Natal Jakarta :

Pukul 19.50 : Gereja Koinonia, Jl Matraman Raya , Jakarta Timur; 3 luka
Pukul 20.30 : Gereja Anglikan, Jl Arif Rahman Hakim, Jakarta Pusat
Pukul 20.45 : Gereja Oikumene, Halim PK, Jakarta Timur
Pukul 21.00 : Gereja Katedral, Jakarta Pusat; 5 luka
Pukul 21.00 : Gereja Santo Yosef Jl Matraman Raya, Jakarta Timur; 3 meninggal, 8 luka
Pukul 21.10 : Jl Menteng Raya, dekat Gereja Kanisius, Jakarta Pusat

25 Desember 2000, bom di rumah pendeta L I Manson, Medan

13 Maret 2001
Lokasi : RS Saint Carolus, Jakarta Pusat
Keterangan: Dalam penyelidikan polisi

17 Maret 2001
Lokasi : Jembatan kereta api Cisadane, Serpong, Tangerang

18 April 2001
Lokasi : Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat

10 Mei 2001
Lokasi : Asrama Mahasiswa Aceh Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa
Iskandar Muda, Jl. Perahu 1, Manggarai Jakarta
Korban : 3 tewas, 18 luka-luka
Pelaku : Muslihuddin Muarif (4 tahun penjara), Taufik Abdullah (1 tahun), Mushalli (2 tahun)
Jenis bom: rakitan

19 Juni 2001
Lokasi : Rumah kos Jl. Cikoko, Pengadegan, Pancoran Jakarta
Korban : 5 orang luka
Tersangka : Edi Susilo (buron)
Jenis bom : rakitan potasium klorat, belerang, amonium nitrat

22 Juli 2001
Lokasi : Gereja HKBP Duren Sawit, Jakarta Timur
Keterangan: granat tangan 5 luka-luka

22 Juli 2001
Lokasi : Gereja Santa Anna, Pondok Bambu, Jakarta Timur
Keterangan: 64 luka-luka,

1 Agustus 2001:
Lokasi : Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat
Korban : enam luka-luka

23 September 2001
Lokasi : Plaza Atrium, Senen Jakarta
Tersangka : Ramli dkk. (dalam proses pemeriksaan)
Jenis bom : rakitan

9 November 2001
Lokasi : Gereja Petra, Jl. Cilincing Raya, Koja Jakarta
Tersangka : Ujang Haris, Wahyu Handoko
Jenis bom : rakitan dari belerang dengan gotri dan paku

2 Desember 2001, dua kali pengeboman di GKP Pangkalan Kerinci Pekanbaru

1 Januari 2002
Lokasi : Rumah Makan Ayam Bulungan, Kebayoran Baru Jakarta
Korban : satu pelaku tewas
Tersangka : Hasballah (tewas terkena granat), Tarmizi
Jenis bom : granat manggis (K75 buatan Korea)

9 Juni 2002
Lokasi : Tempat parkir Hotel Jayakarta, Diskotek Eksotis, Jakarta
Korban : 4 orang luka berat
Tersangka : Dodi Prayoko alias Buyung
Jenis bom : rakitan low explosives

1 Juli 2002
Lokasi : Mal Graha Cijantung Jakarta
Korban : 7 orang luka-luka
Tersangka : Ramli, M. Nur, Mudawali, Muhamad Hasan Irsyadi bin Daud alias Bambang Setiawan, Syahrul, Mudawali, dan Hasan
Jenis bom : mercon besar dari belerang, potasium

12 Oktober 2002: Ledakan di Bali menewaskan 202 orang, sebagian besar wisatawan asing, 88 orang berasal dari Australia.

5 Desember 2002: Ledakan di restoran McDonald di Makassar menewaskan 3 orang.

27 April 2003:
Lokasi : Terminal F2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng Jakarta
Korban : 10 luka-luka

5 Agustus 2003:
Lokasi : depan lobi Hotel JW Marriott di Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Lokasi : 12 orang tewas dan mencederai 152 orang lainnya

10 Januari 2004: 4 Orang tewas akibat ledakan bom di kafe karaoke di Palopo,
Sulawesi.

9 September 2004:
Lokasi : Kantor Kedutaan Besar
Australia Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan
Korban : 6 tewas dan 161 luka-luka.

13 November 2004: Ledakan di dekat kantor polisi di Poso, Sulawesi menewaskan 5 orang.

28 Mei 2005: 2 Bom meledak di Pasar Sentral di Tentena, Poso, menewaskan 22 orang.

2 Oktober 2005: 3 Bom bunuh diri di
Bali menewaskan 20 orang termasuk beberapa wisatawan asing.

17 Juli 2009 : Ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Charlton Jakarta,

Pihak kepolisian merilis jumlah korban ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Jumlah korban tewas sebanyak 9 orang, sedangkan korban luka 53 orang.

Seperti dikutip dari TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (18/7/2009), dari 53 korban luka, 16 di antaranya adalah warga negara asing (WNA). Sedangkan 37 lainnya warga negara Indonesia (WNI).

Untuk WNA, rinciannya adalah 16 warga Amerika, 1 Australia, 2 Belanda, 2 Kanada, 1 India, 2 Korea Selatan, 1 New Zealand, dan 1 Norwegia.

Daftar tersebut mungkin masih belum lengkap, namun sudah dapat memberikan gambaran seperti apa wajah
Indonesia di mata dunia akibat pengeboman tersebut.





2.)  Gerakan separatis
Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.
- Gerakan Separatis yg ada di Indonesia
A. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948
Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.

B. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)
Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

C. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. 

D. Pemberontakan Permesta
Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer tersebut.

a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.

Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.

E. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.



Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.

F. Gerakan Sparatais Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965
Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.

a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.

a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.

Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.

G. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

H. Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.

RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.

Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.

Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.

I. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. .

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.



Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.

Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. 





3.) Aksi Radikalisme
JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lazuardi Birru menyebutkan, Indonesia masih rawan terhadap aksi radikalisme dan terorisme. Survei yang dilakukan pada Juni hingga Juli 2011 tersebut menunjukan indeks kerentanan radikalisme di Indonesia sebesar 43,6, turun 1,44 persen dari tahun sebelumnya, 45,4 persen.
Hasil ini didapatkan setelah dilakukan survei dengan cara multistage random sampling terhadap 4840 koresponden di 33 provinsi di Indonesia. Adapun, komposisi perbandingan agama para responden yakni, Islam sebesar 86,3 persen, Kristen 11,1 persen, dan agama lainnya 2,6 persen.
Ketua Lazuardi Birru Dyah Madya Ruth mengatakan, meski pun indeks kerentanan radikal itu turun dari tahun sebelumnya, namun statusnya masih rentan terhadap aksi radikalisme.
"Karena hasil sebesar 43,6 itu masih jauh dari tingkat aman, yaitu pada level 33,3," ujar Dyah saat melakukan jumpa pers di Gedung Jakarta Media Center, Jakarta, Rabu (5/9/2011).
Dyah mengungkapkan, dari 33 provinsi tersebut, terdapat tiga daerah yang paling rentan tindakan radikalisme, yakni Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, dan Banten.
Aceh menempati posisi tertinggi dengan 56,8, kemudian disusul Jawa Barat dan Banten dengan indeks yang sama sebesar 46,6 persen.
"Indeks ini menunjukan tingkat partisipasi, dukungan, dan penerimaan masyarakat terhadap radikalisme sosial keagamaan di beberapa daerah tersebut," kata Dyah.
Komponen indeks kerentanan radikal tersebut terdiri dari tindakan radikal, keanggotaan organisasi radikal, aliensi-deprivasi, intoleransi terhadap non-muslim, persamaan tidan aman, dan perasaan terancam dari masyarakat. Menurut Dyah, dibanding tahun lalu, indeks tahun ini menunjukkan penurunan tujuh komponen indeks.
"Dari tujuh indeks tersebut, kami mencatat ada tiga indeks yang turun secara signifikan, yaitu indeks tindakan radikal, indeks dukungan terhadap organisasi radikal, dan indeks jihadisme," jelasnya.
Dyah juga menjelaskan, beberapa indikator indeks tindakan radikal diantaranya keterlibatan masyarakat dalam berbagai aksi radikal, bersedia melakukan aksi radikal, merencanakan, melakukan penyerangan terhadap penurunan rumah ibadah agama lain. Menurutnya, dalam kategori ini, terjadi penurunan indeks sebesar 4,70 persen.
"Indeks tindakan radikal tahun ini 20 persen, turun 4,70 persen dibanding tahun lalu, yakni 24,7 persen. Dan penurunan ini menyatakan berkurangnya muslim yang terlibat dalam berbagai aksi radikal," kata Dyah.
Sementara itu, untuk indeks dukungan organisasi radikal, menunjukan dukungan terhadap organisasi radikal pada 2011 sebesar 45,9 persen. Hasil tersebut menurun 3,50 persen jika dibandingkan tahun lalu sebesar 49,4 persen.
"Hasil ini artinya instrumen gerakan radikal semakin tidak didukung. Dengan begitu aktivis-aktivis organisasi radikal dan teroris tidak bisa lagi leluasa menjalankan misinya," jelas Dyah.
Dalam indeks jihadisme, tambah Dyah, Lazuardi Birru menggunakan tolak ukur berdasarkan pandangan muslim mengenai makna jihad sebagai tindakan mengangkat senjata, pengunaan kekerasan dan pengorbanan nyawa. Ia mengungkapkan, pada 2011 indeks jihadisme menunjukan nilai sebesar 47,1 persen atau turun 2,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 49,9 persen.
"Hal ini penting karena menjelaskan bahwa muslim semakin tidak menyetujui pemaknaan jihad semata-mata hanya dengan kekerasan. Jadi, semakin seorang muslim semakin dapat menempatkan makna jihad dan tidak mempercayai jihad sebagai kekerasan, maka bisa diproyeksikan gerakan radikalisme akan kehilangan legitimasi lagi," tegas Dyah.

 

4.) Kejahatan Lintas Negara (Penyulundupan).

 

 

àPerdagangan dan Penyelundupan Satwa Liar Indonesia Masih Tinggi






Belasan ekor kukang yang disita di Pasar Ngawi, Jawa Timur
Perdagangan dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi di Indonesia pada tahun 2009 masih terbilang tinggi. Survey terakhir ProFauna Indonesia di 70 pasar burung yang dilakukan pada 2009 menemukan ada 183 ekor jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan. Dari 70 pasar burung/lokasi yang dikunjungi di 58 kota tersebut, tercatat ada 14 pasar burung yang memperdagangkan burung nuri dan kakatua, 21 pasar memperdagangkan primata, 11 pasar memperdagangkan mamalia dan 13 pasar memperdagangkan raptor (burung pemangsa). Selain itu tercatat ada 11 pasar lokasi yang memperdagangkan jenis burung berkicau yang dilindungi.
Propinsi yang paling banyak memperdagangkan satwa dilindungi adalah Jawa Timur. Sedangkan kota yang paling banyak memperdagangkan jenis-jenis satwa dilindungi adalah Pasar Burung Depok di Kota Solo, Propinsi Jawa Tengah. Urutan berikutnya adalah Kota Ambarawa. Sedangkan perdagangan satwa dilindungi di pasar-pasar burung besar seperti di Surabaya, Semarang dan Jakarta terjadi secara sembunyi-sembunyi. Satwa dilindungi tidak dipajang secara terbuka, namun disembunyikan di gudang atau rumah pedagang.
Perdagangan satwa langka bukan hanya terjadi di Pulau Jawa saja, namun juga di Sumatera dan Bali. Kota di Sumatera yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah karena sering dijumpai perdagangan satwa langka adalah Palembang. Salah satu pusat perdagangan satwa di Palembang adalah Pasar 16 Ilir yang memperdagangkan berbagai jenis satwa langka seperti elang, siamang, lutung, kukang, trenggiling, dll. Palembang juga masih menjadi pusat perdagangan trenggiling di Sumatera.
Untuk Bali, kasus satwa yang menonjol adalah kasus perdagangan penyu. Meski jauh menurun dibandingkan sebelum tahun 2000, namun penyelundupan penyu ke Bali masih terjadi secara sembunyi-sembunyi. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus tertangkapnya nelayan yang hendak menyelundupkan 7 ekor penyu ke Bali pada tanggal 30 Mei 2009. Di Bali juga masih ada sedikitnya 6 lokasi yang memelihara penyu secara ilegal atas nama pariwisata. Lokasi tersebut adalah terpusat di Tanjung Benoa. Ini membuktikan bahwa Bali masih menjadi tujuan utama perdagangan penyu di Indonesia.
Pada tahun 2009 Bali juga memunculkan isu yang kontroversial yaitu tentang pengajuan Gubernur Bali mengenai kuota 1000 ekor penyu untuk keperluan adat dan upacara agama. Pengajuan kuota pemanfaatan penyu tersebut sangat ironis sekali di tengah pencitraan Bali sebagai daerah wisata yang ramah lingkungan. Pengajuan kuota itu juga menodai peraturan hukum yang telah menetapkan semua jenis penyu sebagai jenis satwa yang dilindungi.
Sepanjang tahun 2009 ProFauna juga mengamati ada beberapa tempat yang rawan sebagai jalur penyelundupan satwa langka ke luar negeri. Tempat-tempat tersebut adalah Bandara Soekarno Hatta, Bandara Ngurah Rai Bali dan Kepulauan Talaud di Sulawesi. Pada tanggal 8 Maret 2009 tertangkap tangan 2 orang warga negara Arab yang hendak menyelundupkan puluhan ekor satwa lewat Bandara Soekarno Hatta. Sementara itu pada tanggal 2 oktober 2009 digagalkan upaya penyelundupan 16 ekor elang dan satwa lainnya ke Jepang lewat Bandara Ngurah Rai. Sedangkan Pulau Talaud patut mendapat perhatian serius karena masih menjadi jalur penyelundupan satwa ke Philipina lewat jalur laut. Terbukti dengan digagalkannya upaya penyelundupan 234 satwa lewat Talaud pada tanggal 8 Januari 2009. Sebelumnya pada tahun 2008 ProFauna telah meluncurkan laporan berjudul Pirated Parrot yang juga menyebutkan tentang banyaknya burung nuri dan kakatua yang diselundupkan ke Philipina lewat jalur laut Talaud.
Bagian-bagian tubuh harimau yang disita di Jakarta

Penegakan Hukum

Meskipun di beberapa daerah perdagangan dan penyelundupan satwa liar masih tinggi, namun di tahun 2009 ini terjadi peningkatan kasus-kasus perdagangan satwa yang diungkap oleh aparat penegak hukum (polisi, departemen kehutanan dan bea cukai). Berdasarkan pemantauan ProFauna, pada tahun 2009 tercatat ada 53 kasus perdagangan satwa liar yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Diperkirakan nilai uang yang berhasil diselamatkan dari kasus perdagangan satwa liar tersebut adalah sekitar Rp 10 milyar.
Upaya Polri dalam menindak kejahatan di bidang perdagangan satwa liar di tahun 2009 perlu diacungi jempol karena dari 53 kasus perdagangan satwa liar di Indonesia tersebut, 27 kasus diantaranya atau 51% adalah hasil kerja aparat Polri. ProFauna melihat di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Bali dan Jakarta kasus-kasus perdagangan satwa liar mulai mendapat perhatian serius pihak Polri. Namun sayangnya di daerah-daerah lain kasus perdagangan satwa liar masih dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan pantauan ProFauna bahwa kebanyakan satwa yang berhasil diselamatkan dari upaya perdagangan dan penyelundupan pada tahun 2009 adalah jenis mamalia seperti trenggiling, bagian tubuh harimau dan primata.Urutan kedua adalah biota laut seperti kepala kambing, susur bundar, kuda laut, dan jenis-jenis biota laut lainnya yang kerap kali diselundupkan ke China, Hongkong dan Eropa. Urutan ketiga jenis satwa yang sering diperdagangkan adalah penyu dan yang keempat adalah jenis-jenis burung nuri dan kakatua.
Sepanjang tahun 2009 ProFauna juga menerima laporan pengaduan dari masyarakat sebanyak 36 kasus tentang eksploitasi satwa liar. Kasus-kasus yang dilaporkan itu kebanyakan dari Jawa, disusul kemudian Bali dan Sumatera. Adanya pengaduan masyarakat ke ProFauna itu menunjukan mulainya ada kepedulian dari masyarakat Indonesia terhadap perlindungan satwa liar dan habitatnya.

Perdagangan Satwa Liar Perlu Menjadi Isu Nasional

Perdagangan satwa dilindungi adalah melanggar UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku perdagangan satwa dilindungi dapat dijerat hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Meskipun sudah ada hukum yang melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal, namun pada prakteknya perdagangan satwa liar masih terjadi secara terbuka di banyak tempat di Indonesia.
Perdagangan satwa liar tersebut menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa karena kebanyakan mereka hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan membuat satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. ProFauna memandang sudah saatnya isu perdagangan satwa liar menjadi isu nasional, hal ini untuk memastikan agar semua aparat penegak hukum di Indonesia bisa bekerja lebih efesien dan terkoordinir dalam memerangai perdagangan satwa liar ilegal.


à Polisi Gagalkan Penyelundupan 720 HP ke Batam


Sebanyak 2.583 unit HP selundupan berhasil digagalkan polisi Pekanbaru, Riau. beberapa waktu lalu. Selain Riau, Batam termasuk wilayah paling rawan penyelundupan HP asal Singapura. Di wilayah ini banyak ditemukan HP dengan berbagai merek, khususnya di kawasan Lucky Plaza.
Laporan Wartawan Tribun Batam,  Zabur Anjasfianto

TRIBUNNEWS.COM, BATAM 
- Para penyelundup tak henti-hentinya melakukan aksinya, menyasar Batam sebagai tempat mengais keuntungan secara ilegal.

Penyelundupan 720 unit handphone (HP) berbagai merek dan asesorisnya berhasil digagalkan jajaran Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Polda Kepri, Jumat (
3/9/2010) sekitar pukul 10.30 WIB.

Ratusan telepon genggam tersebut diangkut menggunakan mobil Toyota Inova silver dengan nomor polisi (nopol) BP 1349 MY dan mobil sedan dengan nopol BP 1803 XF. Namun sebelum masuk Batam, mereka dihadang di Pantai Seragon, Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri).

Saat diperiksa, mobil tersebut berisikan 720 unit HP dengan asesoris yang diduga didatangkan dari negara tetangga, Singapura. Rencananya, handphone tersebut dimasukkan secara ilegal ke Batam melalui Pantai Seragon.

Direktur Polair Polda Kepri, Kombes Pol Moch Yassin Kosasi mengatakan, tim Buru Sergap (Buser) Dit Polair Polda Kepri sudah mengintai beberapa hari dan akhirnya para penyelundup berhasil ditangkap, Jumat pagi.

Yasin menyebutkan, dalam mobil tersebut ditemukan 25 kardus yang berisikan 720 unit HP, kemudian 25 kardus lagi berisikan asesoris HP. Kini, tersangkanya masih menjalani pemeriksaan. Polisi baru menangkap dua orang yang bertugas sebagai supir dan kernet, yakni Riki Saputra dan Ramasah.

"Ya, kita juga mengamankan dua orang yang bertugas untuk menjemput ratusan HP tersebut dari pantai Seragon, Pulau Galang. Keduanya saat diperiksa mengaku disuruh oleh salah seorang pemilik HP tersebut," ujar Yassin.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar